Artikel terkini- Menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi republik indonesia, Luhut Binsar Panjaitan di minta presiden Jokowi untuk urus masalah minyak goreng. Tugas itu di beri siring dengan kelangkaan minyak goreng curah dan harga yang masih melambung tinggi. Hal ini di sampaikan oleh luhut melalui acara dies natalis Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) ke-60.

Politikus P3 Arsul sani mengatakan penunjukan luhut panjaitan untuk mengurus masalah minyak goreng tentu akan menuai kritik karena begitu banyak jabatan melekat pada satu orang saja. sebaiknya dalam pemerintahan perlu ada pemerataan tugas yang proporsional sehingga tidak terkesan menumpuk pada salah satu menteri saja.

bisakah Luhut di luar tupoksinya dalam menyelesaikan masalah minyak goreng?

Menteri koordinasi kemaritiman dan Investasi luhut binsar panjaitan kemudian di tunjuk menaungi masalah minyak goreng oleh Presiden Jokowi, sementara hal tersebut di luar tupoksinya lalu bagaimana luhut mengkoordinir dan bersinergi dengan menteri koordinator perekonomian ataupun perdagangan yang terlibat langsung dengan masalah ini.

menurut dedy yevri sitorus, anggota komisi IV DPR RI bahwa setelah proses kebijakan moratorium di cabut oleh presiden  maka tanggung jawab mengenai pengadaan minyak curah dan  minyak kemasan dengan harga yang terjangkau harusnya di kembalikan kepada kementrian perdagangan.

Dalam hal ini kelangkaan bisa di hindari dan harga bisa di stabilkan apabila sudah ada jaminan pasokan bahan baku dan produksi nya diawasi serta di kontrol oleh negara karena luhut di tunjuk sebagai koordinator dalam mengurus masalah minyak goreng ini karena ini tinggal masalah sepele dan adanya kekhawatiran public of interest seperti adanya tudingan miring dari masyarakat terkait masalah ekspor minyak goreng.

Sebagaimana di jelaskan luhut, beliau hanya memoles sedikit mengenai penyelesaian masalah minyak goreng karena supply sudah tidak menjadi isu lagi kemudian tinggal mengawasi masalah eksport serta meningkatkan distribusi minyak goreng apabila confidence ini sudah berjalan.

keputusan presiden mendelegasikan untuk mengurus distribusi minyak goreng membuat Luhut terkesan sebagai mentri superior mengingat luhut telah mengemban berbagai jabatan lainya mulai dari koordinator PPKM Jawa-Bali hingga ketua dewan sumber daya air. Meskipun demikian, hal tersebut adalah sesuatu yang sah karena penunjukan luhut panjaitan untuk mengurus minyak goreng merupakan hak prerogatif Presiden.

penunjukan Menko marvest Luhut panjaitan ini dalam mengurus isu minyak goreng di harapkan berhasil membuat harga stabil dan mengatasi kelangkaan minyak goreng.